Bangkitnya Kriminalitas Setelah Program Pembebasan Tahanan, Jason Memerintahkan Ini kepada Stafnya

Bangkitnya

* Ilustrasi pembebasan tahanan. (Foto: istockphoto)

Jakarta, Viralmedia.Fun – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah membebaskan sebanyak 38.822 tahanan (narapidana) dan anak-anak melalui program asimilasi dan integrasi.

Program asimilasi dan integrasi dilakukan untuk mencegah penyebaran virus korona (Covid-19) di penjara dan pusat penahanan. Data dikumpulkan dari 525 Unit Teknis Lembaga Pemasyarakatan (UPT) di seluruh Indonesia.

Jumlah tahanan yang dibebaskan melalui program asimilasi adalah 35.738, sementara jumlah anak-anak adalah 903. Jumlah tahanan dan anak-anak yang dibebaskan melalui program asimilasi adalah 36.641.

Sementara jumlah tahanan yang dibebaskan melalui program integrasi adalah 2.145, dan jumlah anak adalah 36. Total ada 2.181 tahanan dan anak-anak yang dibebaskan melalui program integrasi.

Berdasarkan aturan, narapidana dan anak-anak yang bisa mendapatkan asimilasi, harus memenuhi persyaratan untuk melayani 2/3 dari periode kriminal pada 31 Desember 2020 untuk tahanan. Sedangkan untuk anak-anak, mereka telah melayani 1/2 periode pidana per 31 Desember 2020.

Namun, tidak sedikit orang yang menganggap program asimilasi dan integrasi ini justru memicu peningkatan kejahatan di masyarakat.

Apalagi ketika diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jabodetabek juga dianggap menimbulkan masalah baru. Sejak diberlakukannya PSBB, beberapa kasus pencurian atau kekerasan telah terungkap yang telah menyebar di banyak daerah.

Pada hari Minggu, 19 April 2020, Tim Rajawali Polisi Jakarta Timur menangkap para pelaku pencurian dengan paksa atau setelah menyita ponsel seorang siswa di Jalan Tipar Kampung Baru, Cakung, Jakarta Timur. Salah satu dari mereka ditembak oleh polisi karena berusaha melarikan diri ketika dia akan ditangkap.

Dua pelaku ditangkap yaitu inisial WDF (17) yang merupakan eksekutor dan MSA (18) yang mengendarai sepeda motor dan mengendarainya.

Penangkapan dua orang muda dari Babelan, Bekasi diwarnai oleh kejar-kejaran dengan polisi. Keduanya mengendarai sepeda motor, sementara polisi terus memintanya berhenti saat mengejar. Polisi kemudian menembak WDF, ia memegang lukanya sambil berdiri di atas sepeda motor.

Sementara itu, insiden pencurian oleh kekerasan, atau pengemis juga terjadi di daerah Situ Gintung, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Salah satu korban, JR (24), mengalami tebasan di kepala setelah mencoba melawan dua pelaku pembajakan.

Sebelumnya, aksi serupa juga terjadi di Jalan P.H.H Mustofa, Bandung, Jawa Barat pada Kamis 17 April 2020, malam. Korban, yang berinisial DF (26), warga Sukajadi, Bandung, kehilangan sejumlah uang dan ponsel, korban juga menderita beberapa lecet di tangan dan kaki.

Tentunya ini adalah tugas berat bagi polisi untuk memberantas kejahatan selama PSBB ini. Untuk alasan ini, dengan munculnya kasus pengemis dan kejahatan ketika PSBB membuat Kepala Polisi Nasional Jenderal Idham Azis mengeluarkan surat telegram yang berisi antisipasi tindakan kriminal setelah pembebasan tahanan dan anak-anak.

Telegram Kepala Kepolisian Nomor ST / 1238 / IV / OPS.2 / 2020 ditandatangani atas nama Kapolri oleh Kepala Kepolisian Indonesia Kabaharkam sebagai Kepala Kontinjensi Sentral (Kaopspus) Aman Nusa II Kontingensi – Menangani Covid – 19 pada tahun 2020.

Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto menjelaskan, sesuai dengan penerbitan surat telegram, beberapa langkah yang harus diambil adalah berkolaborasi dengan Lapas di daerah masing-masing untuk memetakan tahanan yang diasimilasi atau dibebaskan.

"Surat Telegram ini mengarahkan Kasatgaspus, Kasubsatgaspus, Kaopsda, Kasatgasda, Kaopsres dan Kasatgasres untuk memprioritaskan upaya pencegahan dan pencegahan dalam rangka Harkamtibmas untuk mencegah peningkatan tingkat kejahatan, terutama kejahatan jalanan," kata Agus Andrianto dalam pernyataan tertulisnya, Senin (Senin) 4/20/2020).

Sementara itu, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly meminta semua stafnya untuk meningkatkan koordinasi dengan polisi mengenai keberadaan tahanan yang kembali ke kejahatan setelah dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi di tengah pandemi Covid-19. Mereka harus dikembalikan ke lembaga pemasyarakatan.

"Saya berharap semua kantor daerah dan kader berkoordinasi dengan kepala polisi daerah di daerah mereka sehingga tahanan yang mengulang kejahatan setelah mendapatkan asimilasi dan integrasi segera dikembalikan ke lembaga pemasyarakatan setelah menjalani BAP di kepolisian, sehingga mereka secara langsung menjalani hukuman pidana, "kata Yasonna dalam pernyataan tertulis.

Selain polisi, Yasonna juga meminta stafnya untuk berkoordinasi dengan para pemimpin daerah & # 39; forum komunikasi (forkopimda).

Dia juga mengingatkan kantor regional Kemenkumham dan Kadivpa untuk menyelesaikan administrasi tahanan dan anak-anak yang dibebaskan serta database setelah program asimilasi terkait dengan Covid-19. Ini agar koordinasi bisa berjalan dengan baik.

Yasonna juga meminta stafnya untuk mengevaluasi dan meningkatkan pengawasan para tahanan yang dibebaskan melalui asimilasi dan integrasi. Menurutnya, upaya ini penting untuk mengurangi jumlah warga binaan yang kembali melakukan tindak pidana setelah mendapatkan program.

"Narapidana berasimilasi yang melakukan pengulangan tindak pidana didominasi oleh kasus-kasus pencurian, termasuk curanmor. Di masa depan, semua orang yang dibantu oleh pencurian yang akan menerima program asimilasi harus memiliki rekam jejak mereka dipantau. Jika ada sesuatu yang tidak benar , jangan berasimilasi karena dapat merusak murmur program ini, "tegasnya.

Yasonna juga menekankan bahwa bupati daerah juga akan memantau tahanan dan anak-anak yang telah dibebaskan. "Periksa langsung ke keluarga tempat warga binaan menjalani asimilasi. Saya minta semua kantor daerah memantau program ini 24 jam sehari," kata Yasonna.

Yasonna mengatakan bahwa briefing ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi sikap masyarakat yang mengeluhkan kebijakan asimilasi dan integrasi terkait dengan wabah Covid-19. Keluhan ini, menurutnya, muncul karena sejumlah kasus pengulangan tindak pidana oleh narapidana yang dibebaskan melalui kebijakan. (POY)

__Terbit pada
21 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *