Bandung Raya PSBB, Apa Sanksi untuk Pelanggar?

Simulasi PSBB akan diadakan oleh Pemerintah Kota Bandung, besok. Simulasi akan menentukan lokasi pos pemeriksaan. Juga bertujuan untuk melihat apa yang perlu dipersiapkan.


Viralmedia.Fun (BANDUNG)– Di sejumlah pos pemeriksaan, kata Sekretaris Kota Bandung Ema Sumarna, akan ada ribuan aparatur gabungan: elemen kepolisian, militer, unit kepolisian sipil, dan departemen transportasi.

"Hari ini, kita akan melakukan simulasi nyata besok." Tim di lapangan telah memberi kita gambaran, berapa banyak petugas yang merencanakan di ring satu, ring dua, ring tiga, atau ring empat dari Dishub atau Satpol atau yang lain, "Ema dikatakan usai latihan simulasi PSBB, di Plaza Balai Kota Bandung, Minggu (19/4 / 2020).

Ema mengatakan, Pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwal) nomor 14 tahun 2020 tentang penerapan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dalam penanganan Covid-19.

Wali ini, kata Ema, menjadi dasar hukum Pemerintah Kota Bandung selama PSBB untuk menekan penyebaran besar rantai Covid-19 melalui pembatasan pada kegiatan tertentu yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Substansi pada umumnya merujuk pada apa yang diatur dalam Permenkes nomor 9 tahun 2020 dan Peraturan Gubernur dan dalam peraturan tentang PSBB untuk penanganan Covid-19 di Bandung, "katanya.

Dalam menerapkan PSBB, menurut Ema, yang terpenting adalah bagaimana masyarakat bisa tetap dididik selama pandemi ini.

Kemudian sanksi bagi pelanggar ketentuan PSBB untuk wilayah Kota Bandung, lanjut Ema, sudah tercantum dalam peraturan walikota.

Sementara itu, kewenangan Satuan Tugas meliputi:
Sebuah. melakukan tindakan kontrol non-yudisial terhadap anggota masyarakat, aparat atau badan hukum yang melanggar Peraturan Walikota, seperti membubarkan kerumunan dan / atau kerumunan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran dan transmisi Covid-19;
b. menindak anggota masyarakat, pejabat atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan kedamaian masyarakat;
c. melakukan tindakan investigasi terhadap anggota masyarakat, aparat, atau badan hukum yang diduga melanggar Peraturan Walikota ini; dan
d. melakukan tindakan administratif terhadap anggota masyarakat, aparat atau badan hukum yang melanggar Peraturan Walikota, dalam bentuk:
1. teguran lisan;
2. peringatan;
3. Catatan polisi tentang pelanggar.
4. penahanan kartu identitas;
5. pembatasan / penghentian / pembubaran kegiatan;
6. penutupan sementara;
7. penangguhan lisensi; dan
8. pencabutan izin.

"Sanksi di Perwal lebih mengarah pada pendidikan, peringatan. Tetapi jika mereka bersikeras, misalnya, pusat perbelanjaan memaksakan (terbuka), diperingatkan untuk tetap keras kepala, pada akhirnya kita punya ruang untuk nanti bisa menarik izin dari bisnis khawatir, "kata Ema. ***

Editor: denkur

__Terbit pada
19 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *