Bandung Raya Bersiap Untuk Menerapkan PSBB, Ini Adalah Perintah Gubernur Ridwan Kamil

"Implementasi PSBB di Bandung Raya akan diadakan minggu depan, Rabu, 22 April 2020," kata Emil, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (17/4/2020).


Dara | Bandung- Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, menyetujui pengajuan Pembatasan Sosial Skala Besar Bandung Raya (PSBB).

Lelaki yang kerap dipanggil Emil itu mengatakan, bahwa Bandung Raya PSBB akan digelar mulai Rabu, 22 April 2020 dini hari.

"Implementasi PSBB di Bandung Raya akan diadakan minggu depan, Rabu, 22 April 2020," kata Emil, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (17/4/2020).

Emil mengatakan, dalam 4 hari ke depan hingga implementasi PSBB, pihaknya akan gencar melakukan sosialisasi PSBB di Bandung Raya. "Untuk persiapan PSBB di Bandung Raya, 100% siap dari perspektif teknis," katanya.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07 / Menkes / 259/2020 tentang Pembentukan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dalam konteks percepatan penanganan Covid-19.

Dalam SK tersebut, ada empat poin terkait dengan Bandung Raya PSBB, yaitu:

1. Membangun Pembatasan Sosial Skala Besar di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dalam Konteks Percepatan Penanganan Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19). Pemerintah Daerah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat diharuskan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Skala Besar sebagaimana dimaksud oleh Diktum PERTAMA sesuai dengan ketentuan.

2. Pemerintah Daerah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat diharuskan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Skala Besar sebagaimana dimaksud oleh Diktum PERTAMA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan untuk secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup dan bersih. sehat bagi masyarakat.

3. Pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan selama periode inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika ada bukti distribusi.

4. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Editor: Maji

__Terbit pada
17 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *