ASN Masih Menerima THR, Liquid Tercepat 10 Hari Sebelum Idul Fitri

Nasional, Pemerintah memastikan bahwa Pegawai Negeri Sipil Negara (ASN) atau pegawai negeri akan terus menerima tunjangan hari libur dan gaji ke-13 untuk tahun ini. Untuk THR, itu akan diberikan sesuai dengan ketentuan, yaitu cair secepat 10 hari sebelum Lebaran.

Pemerintah akan mencairkan tunjangan Layanan Sipil Nasional (ASN) termasuk pegawai negeri, militer dan polisi paling cepat 10 hari sebelum Idul Fitri atau Idul Fitri. Idul Fitri diperkirakan akan jatuh pada 23-24 Mei 2020.

Namun, hanya untuk eselon III dan di bawahnya, sedangkan eselon I dan II, pejabat negara seperti Presiden, Wakil Presiden, menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak mendapatkan THR tahun ini karena kondisi keuangan negara yang berat akibat Corona atau Covid -19 pandemi virus.

ASN menerima THR selambat-lambatnya 10 hari sebelum Idul Fitri

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari mengatakan bahwa jadwal ini merujuk pada ketentuan yang sebelumnya telah diterapkan. Namun, kejelasan ketentuan pencairan ASN THR tahunan akan diatur dalam peraturan menteri (PMK) yang dikeluarkan sebelum periode pencairan.

"Sesuai dengan ketentuan, THR diberikan paling cepat 10 hari sebelum liburan," kata Rahayu kepada CNNIndonesia.com, Senin (20/4).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono menambahkan secara mekanis, pencairan THR akan diberikan setelah unit kerja (satker) di masing-masing lembaga memberikan laporan kepada Kementerian Keuangan. Satker dapat mengajukan permohonan setelah PMK diterbitkan.

"Agen sedang menunggumu. Kapan waktunya?" Direktorat Jenderal Anggaran tahu persis, "tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa THR PNS, TNI, Polri akan diberikan sesuai jadwal tahun ini.

Hanya saja Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Askolani mengatakan bahwa THR yang diberikan hanya mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pekerjaan. Sedangkan tunjangan kinerja tidak diberikan.

"Tidak termasuk tunjangan kinerja yang dalam 2 tahun terakhir selalu ditambahkan ke komponen perhitungan THR," kata Askolani, pekan lalu. (*)

Sementara pejabat Eselon II dan di atasnya, termasuk menteri, presiden dan wakil presiden, serta anggota MPR, DPR, dan DPD tidak diberikan. Penghapusan THR ke grup ini telah membuat negara menghemat anggaran sebesar Rp5,5 triliun tahun ini.(CDN)

__Terbit pada
20 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *