Arab Saudi Menghapuskan Pencambukan

Komisi Hak Asasi Manusia Arab Saudi mengatakan negara mereka telah memutuskan untuk menghapus hukuman cambuk.


| JAKARTA- Pernyataan yang dikeluarkan pada Sabtu (25/4/2020), mereka sebut sebagai langkan besar dalam program reformasi yang diluncurkan oleh raja dan putra Arab Saudi.

Penghapusan hukuman cambuk datang hanya beberapa hari setelah catatan hak asasi manusia kerajaan kembali menjadi sorotan menyusul berita kematian aktivis terkemuka Abullah al-Hamid, 69 dalam tahanan beberapa waktu lalu.

Dengan keputusan ini, di masa depan, hakim harus menghukum terpidana dengan denda dan / atau hukuman penjara, atau alternatif non-penahanan seperti pelayanan masyarakat.

"Keputusan ini menjamin bahwa terpidana yang sebelumnya dijatuhi hukuman cambuk mulai sekarang akan menerima denda atau hukuman penjara," kata ketuanya, Awad al-Awad, seperti dikutip dari AFP, Sabtu (25/4/2020).

Meski menghentikan hukuman cambuk. mereka mengatakan reformasi hukum yang diawasi oleh Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman belum memutuskan untuk menghentikan hukuman mati.

Sebagai informasi, hukuman cambuk sering dipesan oleh pengadilan di Arab Saudi. Memukul dengan rotan biasanya diperintahkan untuk terpidana yang terbukti melakukan kejahatan mulai dari hubungan seks di luar nikah, pelanggaran perdamaian hingga pembunuhan.

Cambuk yang disediakan terkadang mencapai ratusan cambukan. Hukuman cambuk paling terkenal dalam beberapa tahun terakhir telah menimpa blogger Saudi Raif Badawi.

Dia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan 1.000 cambukan pada 2014 karena diduga "menghina" Islam. Hukuman itu telah lama menuai kritik dari kelompok-kelompok hak asasi manusia.

Kritik telah berkembang sejak Raja Salman mengangkat putranya Pangeran Mohammed ke putra mahkota dan pewaris takhta pada Juni 2017. Maklum, Amnesty International mencatat rekor 184 orang tewas tahun lalu karena pengenaan hukuman yang keras di Arab Saudi.

"Meningkatnya penggunaan hukuman mati di Arab Saudi, termasuk sebagai senjata melawan pembangkang politik, adalah perkembangan yang mengkhawatirkan," kata kelompok hak asasi manusia, seperti dikutip oleh CNN Indonesia.

__Terbit pada
25 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *