Amien Rais, Din Syamsuddin, dan Sri Edi Swasono menuntut Perppu Corona ke MK

Viralmedia.Fun – Perppu Corona kembali digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara sebelumnya diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dkk, sekarang sudah disampaikan oleh Amien Rais dkk.

Seperti dikutip dari situs MK, Kamis (16/4/2020), gugatan itu diajukan oleh tiga orang. Yaitu Sirajuddin Syamsuddin (Din Syamsuddin, red), Sri Edi Swasono, dan Amien Rais. Mereka mengajukan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu RI) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19) dan / atau dalam Konteks Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Stabilitas Sistem Perekonomian dan / atau Keuangan Nasional terhadap UUD 1945.


Poin apa yang dituntut? Mahkamah Konstitusi belum mengeluarkan permintaan mereka sepenuhnya.

Sebelumnya, MAKI juga menggugat Perppu Corona. Khususnya Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang berbunyi:

(1) Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan / atau lembaga anggota KSSK dalam konteks penerapan kebijakan penerimaan negara termasuk kebijakan perpajakan, kebijakan pengeluaran negara termasuk kebijakan keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, adalah bagian dari biaya ekonomi untuk menyelamatkan ekonomi dari krisis dan bukan kerugian bagi negara.

(2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang terkait dengan implementasi Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik perdata maupun pidana jika melaksanakan tugas mereka berdasarkan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Semua tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang ini bukan obyek gugatan yang dapat diajukan ke pengadilan administrasi negara.

Perppu Corona kembali digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara sebelumnya diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dkk, sekarang sudah disampaikan oleh Amien Rais dkk.
Seperti dikutip dari situs MK, Kamis (16/4/2020), gugatan itu diajukan oleh tiga orang. Yaitu Sirajuddin Syamsuddin (Din Syamsuddin, red), Sri Edi Swasono, dan Amien Rais. Mereka mengajukan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu RI) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19) dan / atau dalam Konteks Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Stabilitas Sistem Perekonomian dan / atau Keuangan Nasional terhadap UUD 1945.

Baca juga:
Inisiatif Nilai Corona Perppu inkonstitusional, Inilah 7 Alasan
Poin apa yang dituntut? Mahkamah Konstitusi belum mengeluarkan permintaan mereka sepenuhnya.

Sebelumnya, MAKI juga menggugat Perppu Corona. Khususnya Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang berbunyi:

(1) Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan / atau lembaga anggota KSSK dalam konteks penerapan kebijakan penerimaan negara termasuk kebijakan perpajakan, kebijakan pengeluaran negara termasuk kebijakan keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, adalah bagian dari biaya ekonomi untuk menyelamatkan ekonomi dari krisis dan bukan kerugian bagi negara.

(2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang terkait dengan implementasi Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik perdata maupun pidana jika melaksanakan tugas mereka berdasarkan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Semua tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang ini bukan obyek gugatan yang dapat diajukan ke pengadilan administrasi negara.

Pasal 27 di atas dianggap mengizinkan orang untuk & # 39; korup & # 39; di saat krisis.

"Kami tidak ingin terulangnya skandal BLBI dan Century. Proposal BLBI dan Century selalu didasarkan pada persyaratan kebijakan yang tidak dapat dituntut meskipun mereka telah merusak keuangan negara," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman.

Di sisi lain, NGO Initiative Code memberikan catatan penting, yaitu DPR harus segera melakukan tinjauan legislatif terhadap substansi Perppu No. 1 tahun 2020 untuk menentukan apakah Perppu akan ditetapkan menjadi undang-undang. Ketentuan yang menyimpang dari konstitusi harus dibatalkan.

"Jika DPR terus mengesahkan Perppu No. 1 tahun 2020, maka judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) dapat diambil sebagai cara untuk memvalidasi ketentuan yang melanggar UUD 1945," kata Koordinator Konstitusi dan Administrasi , Inisiatif Konstitusi dan Demokrasi (CODE) (CODE) Violla Reininda.

Artikel detik.com/original

__Terbit pada
16 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *